 |
| ilustrasi |
Terkait sikap pemerintah yang mengijikan pulau dapat dikelola asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan hanya pemerintah yang dapat memberi nama pulau-pulau di Indonesia, bukan pihak swasta ataupun asing. Sebab pemerintah mempunyai aturan untuk pulau-pulau yang belum memiliki nama.
"Itu yang bisa kasih nama hanya negara dan yang daftarkan nama juga negara. Jadi tidak benar ada orang bisa menamakan pulau sendiri. Ada aturan yang mengatur itu," ujar Susi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.
Sesuai UU Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok pokok agraria, warga negara asing ataupun badan hukum asing tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia, termasuk Juga hak milik atas tanah di pulau manapun di wilayah Indonesia.
Menteri Susi mengatakan pulau-pulau kecil dan terluar yang belum memiliki nama akan didaftarkan ke Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Pulau-pulau tersebut akan didaftarkan sebagai aset negara Republik Indonesia.
"Kita mulai tata, teliti, investigasi, dan daftarkan pulau-pulau di Indonesia yang belum bernama. Sudah terindentifikasi ada 1.106 yang siap didaftarkan ke PBB pada Agustus," Ucapnya.
Hal ini membantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang mengizinkan pihak asing untuk memberi nama pulau-pulau Indonesia. Luhut menjelaskan saat ini terdapat 4.000 pulau yang belum memiliki nama.
Untuk memberi nama 4.000 pulau ini tidaklah mudah. Maka dari itu, Luhut tidak mempermasalahkan jika pihak asing ingin memberi nama.
"Apalah sebuah nama, yang penting register punya nama Indonesia, dicap Kemendagri, ada batas kita. Don't get me wrong, siapa saja, boleh," kata Luhut.
sumber: portalislam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar